☀️ Menurut Anda Apa Yang Harus Dilakukan Pemerintah Dalam Menyelesaikan Persoalan
Abstract This paper aims to elaborate on how government policies prevent and deal with COVID-19. The method used is a qualitative method with a case study approach. The focus of the study is
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Indonesia merupakan negara kepualauan dengan pulau - pulaunya yang tersebar mulai dari Sabang hingga Merauke. Tentu tidak mudah bagi bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan program pembangunan dan pengembangan wilayah dengan keadaan yang beranekaragam. Tak dapat dipungkiri penyebaran tersebut dapat memicu adanya ketimpangan antar daerah yang kemudian menimbulkan tingkat kesejahteraan yang tidak merata. Otonomi daerah memegang andil yang penting dalam mengatasi problematika tersebut dimana setiap daerah diberi kebebasan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan melaksanakan pengembangan wilayahnya sehingga akan tercipta penataan ruang yang selaras dengan kemampuan wilayah ruang termasuk dalam salah satu upaya pemanfaatan terhadap suatu wilayah demi mencapai kesejahteraan masyarakat dengan tidak mengabaikan aspek lingkungan di wilayah tersebut. Rencana penataan ruang merupakan komponen penting dalam pembangunan suatu daerah, bahkan merupakan persyaratan untuk direalisasikannya pembangunan, baik bagi daerah yang sudah maju maupun derah yang baru tumbuh dan berkembang Kartasasmita, 1997. Rustiadi 2009 mendefinisikan penataan ruang sebagai bentuk implementasi aktif manusia untuk memperbaiki pola serta struktur pemanfaatan ruang yang berasal dari suatu kesetimbangan menuju kesetimbangan baru yang lebih baik. Namun hingga saat ini, hasil dari pembangunan wilayah masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut dapat diketahui dari masih banyaknya permasalahan lingkungan, seperti banjir dan tanah longsor, kemacetan lalu lintas, serta pemukiman kumuh yang tidak layak, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang kian memprihatinkan penerangan pembangunan dan pengembangan wilayah yang memiliki pengertian yaitu penyebarluasan amanat pembangunan secara terstruktur dan merata. Adapun tujuan dari penerangan pembangunan tersebut ialah untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya. Kesadaran masyarakat diharapkan mulai tumbuh sehingga mereka mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk memajukan daerahnya masing-masing. Kedua, melalui penyuluhan. Penyuluhan pembangunan merupakan suatu upaya manifestasi masyarakat agar lebih produktif dalam melaksanakan aktivitas - aktivitasnya untuk mencapai keuntungan yang lebih maksimal serta hidup sejahtera. Penyuluhan hendaknya menekankan pada konsep capacity building atau menciptakan kemampuan masyarakat guna mendukung pembangunan masyarakat berkelanjutan. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek pembangunan saja, melainkan juga disertakan sebagai subjek pembangunan yang memerlukan proses belajar untuk memahami dengan baik peluang - peluang yang ada untuk meningkatkan taraf hidupnya, berkemampuan dan memiliki keterampilan untuk memanfaatkan peluang tersebut serta mau berbuat dalam memanfaatkan peluang untuk memperbaiki kehidupannya. Ketiga, penguatan terhadap kedua cara sebelumnya yaitu dalam rangka mewujudkan penerangan pembangunan dan pengembangan wilayah serta penyuluhan supaya mencapai hasil yang lebih baik. Media massa merupakan salah satu bentuk penguatan yang sangat diperlukan untuk menjangkau daerah - daerah yang terpencil yang tersebar di berbagai pelosok. Media massa menjadi sarana penyebarluasan informasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Sebagai agent of social change, media massa berperan untuk membentuk pandangan, komunikasi, informasi serta edukasi kepada masyarakat terhadap program pembangunan wilayahnya. Media massa hendaknya semakin menggali dan menampilkan pesona - pesona daerah yang belum diketahui oleh masyarakat luas dan tentunya dimiliki oleh berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya keindahan daerahnya saja, media massa juga perlu menunjukkan bagaimana perkembangan suatu daerah untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Dengan begitu, masyarakat akan semakin tergerak untuk ikut serta dalam pembangunan merupakan bentuk penguatan yang juga diperlukan untuk menunjang keberhasilan suatu pembangunan. Karena tanpa adanya peran serta masyarakat maka bukan tak mungkin apabila tingkat keberhasilan pembangunan akan rendah. Masyarakat hendaknya mengerti dan memahami betul mengenai manfaat yang akan mereka peroleh dari pembangunan yang berhasil tersebut. Apabila pembangunan suatu daerah dapat dikatakan berhasil maka pengembangan didalamnya juga akan pemerintah sebagai pemilik kewenangan terhadap pembangunan tersebut merupakan bentuk penguatan selain media massa dan masyarakat. Pada pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dari situ dapat diketahui bahwa memajukan kesejahteraan masyarakat merupakan tugas dari pemerintah sebagai penyelenggara negara. Pemerintah sebagai tombak utama dalam mengotrol seluruh urusan di suatu negara hendaknya dapat menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah. Begitu pula dengan pemerintah daerah sebaiknya dapat berhubungan langsung dengan perangkat daerah serta masyarakat untuk mengetahui suasana dan kondisi riil daerah untuk kemudian menindaklanjuti program dan pembangunan dan pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan. Selain itu, tentang bagaimana rencana ke depan untuk membangun daerahnya juga perlu dipikirkan dengan matang. Pemerintah daerah dapat melakukan survei dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi dari masyarakat itu itu, pemerintah pusat hendaknya mewujudkan pengembangan yang merata di berbagai daerah sehingga tidak akan terjadi penumpukan atau kepadatan pada pusat daerah seperti halnya pulau Jawa yang lebih padat apabila dibandingkan dengan pulau Kalimantan atau Sumatera. Dengan adanya pemerataan dan penataan ulang wilayah pemukiman yang padat serta melaksanakan pembangunan rumah susun sebagai wujud dari penyediaan lahan pemukiman layak huni yang nyaman dan aman sehingga dapat mengurangi angka pemukiman kumuh yang tidak layak. Selain itu, juga dapat mencegah peningkatan tingkat kepadatan penduduk. Apabila seluruh cara yang telah disebutkan sebelumnya dapat terealisasikan dengan baik maka pembangunan daerah akan mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi. Begitu juga dengan pengembangan wilayah yang akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dengan begitu, akan tercapai tujuan dari negara yaitu masyarakat yang hidup dengan G. 1997. Pemberdayaan Masyarakat Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat. Jakarta Badan Perencanaan Pembangunan E. 2009. Penataan Ruang Kawasan Perdesaan dan Agropolitan sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan. Buletin Penataan Ruang. Lihat Kebijakan Selengkapnya
Negosiasimenurut H. Priyatna Abdurrasyid adalah : "Suatu cara dimana individu berkomunikasi satu sama lain mengatur hubungan mereka dalam bisnis dan kehidupan sehari- harinya" atau "Proses yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita ketika ada pihak lain yang menguasai apa yang kita inginkan. Negosiasi menurut Gery Good Paster adalah
JAKARTA, - Penanganan kasus kekerasan yang terjadi di Papua memerlukan pendekatan kolaboratif dan holistik agar persoalan yang terjadi dapat segera selesai. Masih terjadinya kasus kekerasan menjadi bukti bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk menangani konflik tersebut dinilai kurang data Amnesty International Indonesia, terdapat 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua dalam rentang waktu Januari 2010 hingga Februari 2018. Pelaku kekerasan didominasi aparat kepolisian dengan 34 kasus, lalu anggota TNI 23 kasus. Sementara 11 kasus lain dilakukan bersama-sama oleh anggota Polri dan TNI. Sedangkan, satu kasus dilakukan oleh satuan polisi pamong praja. Akibat tindakan kekerasan oleh aparat keamanan, sebanyak 85 warga Papua meninggal dunia. Di sisi lain, aksi kekerasan juga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata KKB yang dalam sebulan terakhir turut menewaskan aparat keamanan. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menuturkan, pendekatan dialog dapat dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang dialami masyarakat Papua, seperti diskriminasi dan ketidakadilan. "Dialog damai sebagai strategi penyelesaian siklus kekerasan dan membuka jalan untuk isu-isu lain, ketidakadilan, diskriminasi, hak ulayat dan sebagainya," kata Beka dalam diskusi virtual bertajuk Menanti Perdamaian di Papua Urgensi Penghentian Kekerasan, Kamis 6/5/2021. Baca juga Pelabelan KKB Teroris, Jalan Terjal Akhiri Siklus Kekerasan di Papua Beka menyoroti persoalan hak ulayat di Papua. Menurutnya, masyarakat adat Papua yang menggantungkan hidupnya pada hutan, kini tengah mengalami persoalan. Menurutnya, hal ini berkaitan dengan pembangunan dan investasi yang tengah digencarkan oleh Presiden Joko Widodo. Pembangunan dan investasi, disebutnya menyebabkan perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan sawit. "Hak ulayat masyarakat yang memang sehari-hari menggantungkan hidup pada hutan, tapi hutannya berganti perkebunan," ujarnya. Selain dialog ada sejumlah langkah yang juga dapat dilakukan pemerintah, antara lain Penegakan hukum Beka meminta agar pemerintah harus memastikan penegakan hukum berjalan adil dan transparan. Menurutnya, penegakan hukum ini tidak hanya berlaku bagi KKB, melainkan juga kepada aparat TNI-Polri yang terbukti bersalah. "Penegakan hukum bukan ke KKB saja, tetapi juga kepada aparat TNI-Polri yang memang bersalah kemudian membawa korban masyarakat biasa. Saya kira itu juga harus diberi sanksi dan dihukum. Tidak hanya berkonsentrasi pada KKB saja," nilai dia. Baca juga KKB Menebar Teror, Lepaskan Tembakan, 100 Warga Berlindung di Kantor Bupati Pendekatan kolaboratif Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo memberikan saran agar penyelesaian konflik di Papua diselesaikan dengan cara pendekatan kata dia, perlu melakukan upaya pendekatan tersebut karena masalah di Papua yang begitu kompleks. "Penyelesaian konflik di Papua diperlukan pendekatan secara kolaboratif dan holistik. Persoalan Papua yang complicated dan multidimensi ini perlu dipahami dalam spektrum yang lebih luas," kata Karyono dalam diskusi bertajuk Memahami Papua Serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaboratif dan Holistik, Kamis 6/5/2021. Karyono menilai, persoalan Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan solusi tunggal. Ia mengungkapkan, berdasarkan data penyelesaian konflik wilayah, persoalan di Papua tergolong sulit diselesaikan dan memakan waktu yang sangat lama. Menurutnya, pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian konflik di Papua harus mensyaratkan kerja sama, interaksi dan kesepakatan bersama. Oleh karenanya, dia beranggapan bahwa model pendekatan kolaboratif memungkinkan untuk menjadi jalan keluar atas konflik di Papua. "Nah, inilah yang perlu dikaji lebih dalam. Ini memacu kita untuk kembali mengidentifikasi persoalan yang menjadi penyebab konflik. Identifikasi akar persoalan tersebut membutuhkan penyelesaian secara kolaboratif, komprehensif dan holistik," nilai Karyono. Baca juga Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional Hilangkan tindakan rasialisme Catatan dalam upaya penyelesaian konflik di Papua juga datang dari Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi meminta pemerintah bertindak tegas terhadap tindakan diskriminatif berdasarkan ras atau rasialisme terhadap masyarakat Papua. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk mengakhiri siklus kekerasan yang terjadi di Bumi Cendrawasih. Ia pun mengingatkan bagaimana pada 2019, aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan terjadi di Manokwari. Peristiwa itu dipicu oleh kasus persekusi dan diskriminasi yang dialami mahasiswa Papua di Jawa Timur. "Ini tidak boleh ada tindakan rasialisme itu. Semua rakyat Papua di seluruh Indonesia, itu tidak boleh ada kejadian seperti di Yogyakarta, di Surabaya," kata Bobby, dalam diskusi virtual bertajuk Memahami Papua Serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaboratif dan Holistik, Kamis 6/5/2021. Politikus Partai Golkar itu menegaskan, tindakan rasialisme terhadap masyarakat Papua harus dihilangkan. Dia meminta, pemerintah menindak tegas semua pihak yang masih melakukan praktik rasialisme. "Harus ditindak sampai aktor-aktor intelektualnya, termasuk organisasi-organisasi yang masih melakukan aksi-aksi rasialisme seperti itu," tegasnya. Baca juga Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bukti Pemerintah Buntu Ide Selesaikan Konflik Papua Selain itu, Bobby juga meminta pemerintah mengintensifkan dialog yang setara dan partisipatif antara pusat dan daerah. Ia pun meminta, dialog itu terpusat dilakukan dengan pemangku kepentingan di tujuh wilayah adat di Papua. Sebab, ia meyakini, masyarakat adat Papua memiliki usulan terkait pembangunan. Sehingga, pembangunan yang diupayakan pemerintah bersifat bottom-up. "Karena mungkin mereka di sana ada beberapa unsur-unsur usulan pembangunan yang sifatnya bottom-up. Selama ini karena memang ada kesulitan untuk bersinergi dalam kesetaraan, itu semua program pembangunan itu adalah top-down," nilai Bobby. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Pemerintahtelah melakukan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan ini, yaitu : 1. Mencanangkan Program KB (Keluarga Berencana) Melalui pendekatan pendidikan dan mengenalkan berbagai alat kontrasepsi pada usia subur, pemerintah mengusahakan agar menekan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat 2. Undang-Undang Perkawinan
Setelah membunuh banyak warga sipil tak berdosa, menembak mati sejumlah personil TNI dan Polri dan merusak sejumlah fasilitas, lantas mereka mengancam akan membunuh orang Jawa yang tinggal di Papua. Ancaman itu ditebar oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka OPM setelah pekan lalu pemerintah resmi menetapkan Kelompok Kriminal Senjata KKB Papua sebagai pemerintah bisa bersikap lebih tegas, karena OPM kini tidak saja sebagai organisasi yang menuntut pemisahan diri Papua Barat dari NKRI, tapi juga melakukan aksi-aksi kekerasan bersenjata, yang mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan nasional di bumi Papua. Padahal dengan sekedar melabeli status teroris dan kriminal kepada OPM, pemerintah otomatis memiliki keterbatasan dalam mereaksi, setidaknya hanya memiliki wewenang layaknya menumpas teroris di tempat-tempat lain di dengan aksi-aksi OPM yang semakin menjadi-jadi belakangan ini, Pemerintah justru dibuat terkesan gagal menghadirkan negara di sektor pertahanan dan keamanan di Papua, yang membuat legitimasi dan reputasi Indonesia semakin buruk di sana. Pemerintah yang telah menetapkan status “pemberontak” kepada pihak yang dituduh mengacau justru gagal melucuti kemampuan pemberontakan mereka. Jadi jangan disalahkan jika ada saja pihak yang mengenduskan tuduhan bahwa instabilitas di Papua sengaja dibiarkan seperti dengan mengambil langkah minimal seperti melabeli teroris, tapi secara diam-diam melakukan aksi militer, pemerintah akan semakin menjadi sasaran kritik dari banyak pihak, karena melakukan pelanggaran HAM secara diam-diam. Berbeda dengan bertahan dengan status pemberontak dan separatis, yang mengharuskan Indonesia menyepakati sebuah aksi strategis untuk mencegah terjadinya disintegrasi nasional, yang didukung penuh oleh semua elemen lebih berbahaya lagi jika pemerintah mengikuti permintaan Benny Wenda untuk menyelesaikan persoalan Papua secara damai melalui jalur diplomasi. Jika sampai disepakati, maka posisi bargaining power Indonesia dan Papua di ranah nasional maupun Internasional akan sepadan, yang berarti secara de facto Indonesia mengakui eksistensi negara Papua Barat merdeka yang diwakili OPM. Langkah ini akan semakin mempersulit posisi Indonesia di pentas Internasional, terutama di PBB, yang notabene secara hukum Internasional sudah ada di pihak Indonesia selama iniJadi sebenarnya langkah pemerintah yang kurang tegas akan mempersulit pemerintah di kemudian hari, alias hanya menunda-nunda penyelesaian konflik Papua, sampai ke rezim selanjutnya. Jika pemerintah tak tegas, maka OPM dan Benny Wenda akan terus menuntut pemerintah untuk berunding melalui jalur diplomasi di pentas Internasional, yang berarti Indonesia akan semakin kekurangan kontrol dalam mengelola langkah-langkah penyelesaian konflik di Papua. Namun di sisi lain, pemerintah juga nampaknya takut mengambil sikap tegas karena takut berhadapan dengan isu HAMMasalahnya, jika tidak tegas, maka prospek positif justru ada di pihak OPM, karena berpeluang berujung di meja perundingan internasional. Jadi pemerintah harus memilih langkah yang tepat, tapi juga strategis untuk masa depan. Dan sebenarnya langkah itu sudah terbuka, karena ketua MPR, sebagai perwakilan rakyat nasional, telah tegas meminta pemerintah untuk menindak tegas OPM. Menindaklanjuti itu, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi masif secara nasional untuk mendapat dukungan penuh dari publik Indonesia bahwa OPM memang pemberontak yang ingin mendirikan negara merdeka dan merusak persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik adanya dukungan masif secara nasional, pemerintah bisa mengumumkan pernyataan perang terhadap OPM, dengan target-target yang terukur agar seminimal mungkin peluang terjadinya pelanggaran HAM terhadap warga sipil. Artinya, targetnya haruslah OPM secara organisasional dan underbow-underbow-nya. Pernyataan perang ini akan membuat OPM berada pada posisi musuh militer dan politik Indonesia, yang jika tak melakukan penyerahan diri, maka harus bersiap menerima risiko, baik politik, ekonomi, keuangan, dan Sementara di ranah internasional, pemerintah harus melakukan containment strategy terhadap OPM. Ruang-ruang OPM untuk melakukan diplomasi secara setara dengan Indonesia harus ditutup, dengan dukungan dari negara-negara mitra Indonesia di PBB. Indonesia harus meyakinkan publik internasional di PBB bahwa urusan Papua adalah urusan internal Indonesia, bukan urusan publik Internasional. Artinya, dengan mendapat legitimasi di ranah internasional bahwa urusan Papua adalah urusan internal Indonesia, maka semua tindakan yang diambil Indonesia tidak lagi bergantung kepada lembaga internasional seperti PBB, tapi murni ada di tangan melakukan strategi semacam ini untuk isu Uighur, Tibet, dan Hong Kong. Di ranah Internasional, bahkan negara-negara Timur Tengah pun sangat jarang membahas kebijakan China atas Provinsi Xinjiang yang berpenduduk mayoritas muslim Uighur, begitu pula dengan isu Tibet dan Hongkong. China berhasil mengurangi peran Dalai Lama misalnya di pentas Internasional, dan berani melakukan perlawanan diplomatik kepada negara-negara yang tidak memperlakukan persoalan Tibet sebagai persoalan internal soal Hong Kong. Saat China mengakhiri kesepakatan “one country two system” di Hong Kong, yang seharusnya masih berlaku sampai 2047, dunia bergeming dan Hong Kong dengan mulus akhirnya menjadi bagian dari Mainland China di tahun lalu. Dengan kata lain, China berhasil melakukan negosiasi dengan banyak negara di lembaga-lembaga internasional untuk mengakui bahwa persoalan Xinjiang, Uighur, dan Hong Kong adalah masalah internal China dan Beijing berhak penuh memutuskan solusi yang sesuai dengan kepentingan China untuk menyelesaikannya, tentu saja dengan feedback-feedback yang sepadan bagi negara-negara mitranyaJadi kembali ke persoalan Papua di ranah Internasional, negosiasi untuk mendapat pengakuan semacam itu tentu memerlukan imbal balik yang sepadan dengan negara-negara yang akan mendukung Indonesia di PBB, terutama negara-negara besar seperti Amerika dan China. Semisal pemerintah bisa mendapatkan dukungan penuh dari Amerika dan Israel untuk menumpas OPM dengan cara Jakarta, jika Indonesia juga menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, misalnya. Jika itu terjadi, maka otomatis negara-negara sekutu Amerika juga berpeluang akan mengikuti langkah Amerika, bahkan akan diikuti oleh negara-negara Timur-Tengah yang bermitra strategis dengan Amerika seperti Saudi dan tersebut kemudian harus diikuti dengan kebijakan ekonomi di Papua. Pemerintah harus membangun Papua lebih serius lagi. Selain infrastruktur, kemiskinan di Papua masih tinggi, penganggurannya pun tak berbeda, juga sama dengan tingkat ketimpangannya. Di saat yang sama, masyarakat Papua terus menyaksikan kekayaan alamnya dikeruk habis-habisan, hutan-hutannya ditebang, lahan mereka dipreteli, dan uangnya entah kemana. Dengan kondisi itu, perlu evaluasi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk Papua, agar keberadaan negara Indonesia bisa mereka rasakan manfaatnya. Bagi hasil pajak wajib diteruskan, namun dana otsus perlu disempurnakan penyalurannya, agar tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit lokal. Aktifitas-aktifitas ekonomi bisnis harus melibatkan masyarakat setempat, jika SDM nya belum memadai, maka wajid diupayakan agar segera memadai. Dan terakhir berlanjut kepada kebijakan sosial budaya, pengembangan mentalitas, dan perlindungan lingkungan. Pemerintah harus lebih agresif ketimbang organisasi nirlaba atau gereja. Alokasi fiskal untuk pembangunan sosial dan pengembangan budaya harus ditetapkan secara proporsional, seiring dengan anggaran pelestarian lingkungan dan penetapan aturan-aturan fundamental untuk menjaga lingkungan. Tidak saja terkait dengan pelestarian budaya, tapi juga pengembangan budaya yang membaurkan kearifan lokal dan kepentingan ideologi nasional. Aturan-aturan terkait social order di sana harus dijabarkan secara manusiawi dan bernuansa environmental, tidak saja atas pertimbangan ekonomi, tapi juga atas pertimbangan keberlanjutan kebudayaan dan lingkungan Papua. Semoga.
Meskipundemikian, tidak selalu setiap tindakan pemerintahan tersedia peraturan peraundang-undangan yang mengaturnya. Dapat terjadi, dalam kondisi tertentu terutama ketika pemerintah harus bertindak cepat untuk menyelesaikan persoalan konkret dalam masyarakat, peraturan perundang-undangannya belum tersedia.
- Pemerintah telah menerapkan 9 aksi strategis sebagai tindakan nyata untuk menangani segala kondisi dalam masa pandemi COVID-19 dan itu akan terus dilakukan. Hal tersebut dikatakan oleh Juru Bicara Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito. “Terdapat 9 aksi strategis yang terus dilakukan pemerintah selama pandemi COVID-19 berlangsung," ujar Wiku Adisasmito saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan COVID-19 secara virtual yang disiarkan kanal YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Selasa 10/11/2020. Infografik Alasan Kematian Covid-19 di Indonesia Tinggi. Menurut Wiku Adisasmito, seluruh elemen harus bergotong-royong dalam menangani pandemi COVID-19. Dari pemerintah, media, swasta, akademisi, hingga masyarakat luas sudah semestinya saling mendukung dan bahu-membahu demi kebaikan bersama. Pemerintah, lanjut Wiku Adisasmito, sejauh ini sudah mewujudkan kolaborasi tersebut melalui Aksi Strategis Indonesia dalam Respons Pandemi COVID-19 dengan melaksanakan 9 langkah strategis. Adapun 9 aksi strategis pemerintah dalam masa pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut Koordinasi, perencanaan, dan pemantauan. Komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat. Surveilans tim gerak cepat dan investigasi kasus COVID-19. Pengaturan mobilitas pintu masuk transportasi internasional dan Pembahasan Sosial Berskala Besar PSBB. Pengembangan laboratorium nasional. Pencegahan dan pengendalian infeksi. Menyusun dan melaksanakan tata laksana kasus COVID-19. Memberikan dukungan operasional dan logistik ke seluruh daerah. Mempertahankan sistem pelayanan kesehatan yang esensial. Baca juga Terapkan 8 Langkah Aman Imunisasi Anak Saat Pandemi COVID-19 Peringatan Maulid Nabi Kala Pandemi & Isi Edaran Menteri Agama RI Kunci Kesembuhan Pasien COVID-19 Tetap Tenang dan Jangan Panik Kesiapan Indonesia Hadapi Pandemi Pelaksanaan 9 aksi tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Bahkan, papar Wiku Adisasmito, sebelum pandemi COVID-19 merambah ke Indonesia, pemerintah sudah mempersiapkan kerangka koordinasi dalam mitigasi penyakit infeksi baru atau emerging infectious disease, COVID-19 termasuk dalam kategori itu. Instruksi Presiden Inpres No. 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, Merespons Wabah Penyakit Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia, yang disusun sebelum pandemi COVID-19 telah mengatur hal itu. "Di mana disebutkan pembagian tugas sesuai keahlian dan kapasitas masing-masing," tutur Wiku Adisasmito. "Pengalaman adalah guru yang terbaik. Selama 8 bulan ini pemerintah berusaha melakukan refleksi untuk mengidentifikasi efektivitas setiap upaya terhadap perubahan yang diharapkan, termasuk melakukan prosedur peninjauan dengan standar dunia yang ditetapkan WHO World Health Organization yaitu intra action review," imbuhnya. Baca juga Apa Itu 3M, 3T, dan 3K untuk Cegah Penularan & Lawan COVID-19? Yang Sebaiknya Memakai Masker Medis untuk Antisipasi COVID-19 Berapa Lama Virus COVID-19 Dapat Bertahan di Permukaan Benda? Wiku Adisasmito menambahkan, pada Jumat 6/11/2020 lalu, Indonesia mendapat undangan dari WHO untuk memaparkan hasil peninjauan penanganan COVID-19. Selain Indonesia, ada dua negara lain yang juga diundang WHO yakni Thailand dan Mali. Ketiga negara ini dipilih karena memiliki karakter masing-masing dalam menangani COVID-19. "Peristiwa ini merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki penanganan COVID-19. Dan diharapkan memberi pelajaran dan menginspirasi kepada negara lainnya yang sedang mengalami pandemi ini," tutup Wiku Adisasmito. Jangan lupa selalu terapkan ingatpesanibu untuk memutus penyebaran COVID-19, yaitu memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak dan menghindari ini diterbitkan atas kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. - Kesehatan Penulis Iswara N RadityaEditor Agung DH
Penghujungtahun 1998, rupiah dan bursa agak pulih. Akan tetapi sebagaimana dikemukakan, persoalan yang dihadapi seseorang atau sebuah negara, harus mulai diselesaikan dari diri sendiri. Itu berarti, pemerintah sejak sekarang harus bisa menyelesaikan semua persoalan ekonomi dan politik yang di dalam negeri.
DISKUSI 1 Secara umum, sistem ekonomi dapat dimaknai sebagai suatu keseluruhan sistem yang tersusun dari sub-sub sistem yang lebih kecil seperti pranata-pranata ekonomi, sosial politik dan ide-ide yang diantara mereka saling berinteraksi untuk menumbuh-kembangkan perekonomian nasional. Bagaimana dengan SEI? Apakah kita sudah memiliki sistem ekonomi yang dibangun atas dasar nilai-nilai , tradisi dan filosofi yang barakar dari masyarakat kita? Seperti yang disharing melalui power point Tutor, negara kita telah mengalami beberapa fase dalam perjuangannya yaitu fase pra kemerdekaan dan fase pasca kemerdekaan. Dalam menjalani fase kemerdekaan, kitapun telah melalui proses-proses penting dan genting demi memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan merata bagi seluruh penduduk Indonesia yakni orde lama, orde baru dan reformasi. Dalam masa-masa tersebut, ada landasan dasar yang telah ditegakkan melalui proses pengujian dan pemikiran yang telah ditetapkan sebagai rumusan yang paling sesuai bagi Indonesia yakni Pancasila yang dijabarkan dalam UUD 45. Artinya, segala kegiatan apapun diatas bumi Nusantara ini idealnya mestilah lewat saringan dari Pancasila dan UUD 45. Satu saringan lagi yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari masyarakat adalah adat dan budaya. Maraknya bisnis warung premium masa kini seperti Indomaret dan Circle K, memberikan dampak terhadap warung-warung tradisional yang sudah jelas kalah bersaing dalam modal. Menyikapi ini pemerintah lokal sebagai administrator daerah diharapkan bisa menjadi penengah untuk win-win solutions. Seperti di Padang Sumbar, saya tidak menemui adanya satupun Indomaret, Circle K atau sejenisnya. Warung-warung tradisional tetap yang kita bisa lihat di bumi Minang. Penduduk Sumbar yang memang umumnya pedagang di proteksi nilai-nilai tradisional yang menjadi jalan mereka puluhan tahun sejak jaman dulu untuk mandiri secara ekonomi artinya dengan warung nya mereka bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Saya berasal dari Samosir, meski tinggal di Singaraja. Tapi saya lebih suka melihat Samosir tetap seperti dulu dengan warung-warung nya tidak bertebaran dengan Indomaret seperti sekarang ini. Karena warung-warung adalah ciri khas Sumatra Barat juga ciri khas Samosir dimana bisa didapat kebutuhan sehari-hari dengan murah. Menurut anda SEI yang ada sekarang apakah bisa bersaing dengan Sistem Ekonomi negara lain di tengah pasar bebas saat ini? Mungkin belum bisa, kecuali kita dipersiapkan untuk itu dengan keahlian, training, teknologi canggih yang memihak terhadap pelestarian alam Indonesia. Misalnya karena penduduk lokal kalah modal maka pemerintah lokal menyetujui dibukanya tambak ikan nila oleh perusahaan asing di Danau Toba. Tahun demi tahun pelet yang menjadi makanan ikan akhirnya menimbun kotoran di dasar danau dan membuat air danau diwilayah tertentu kotor dan bau. Saya memelihara ikan hias dan bila kolam ikan saya tidak saya bersihkan dan ganti air untuk 3 hari saja sudah membuat air aquarium kotor, keruh dan tentu saja bau. Si pemilik perusahaan dari negara asing ini bahkan tidak mau menambak ikan di salah satu danau dinegaranya, saya yakin tidak bakal diijinkan oleh pemerintahnya demi kelestarian alam dan menjaga asset bangsanya sendiri. Jadi maksud saya, baik masyarakat dan negara harus sama-sama siap. Modalnya diterima, tapi karena bisnis ikan ini sudah otomatis akan memberikan dampak lingkungan yang besar terhadap asset kita Danau Toba yang merupakan danau vulkanik terbesar di dunia, sudah tepat jika dilakukan monev pada usaha PMA ini. BLKH mesti melakukan tugas nya untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil dampak bisnis ini. Kedua, apakah perusahaan itu banyak menyerap pekerja dari penduduk setempat? Apa kegiatan social corporate responsibility, yang undang-undang nya sudah jelas, terhadap hasil bumi yang “dikeruk” oleh PMA tersebut sebagai timbal balik kegiatan ekonomi yang menguntungkan dari si PMA. Persiapan harus ada, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi oleh pemerintah. DISKUSI 2 Setelah mempelajari kedua kutub sistem ekonomi yang ada, manakah menurut pendapat saudara yang paling bisa mensejahterakan masyarakatnya dan relatif memiliki ketahanan dalam menghadapi krisis ekonomi ? Jawaban Untuk menjawabnya, mari kita melihat kepada keuntungan dan kerugian masing-masing sistem Sistem Ekonomi Terkomando Sistem Ekonomi Liberal Keuntungan – Berkurangnya ketidaksetaraan – Rendahnya angka pengangguran – Memprioritaskan barang-barang umum versus profit tuntutan masyarakat terpenuhi – Pelaksanaan ekonomi yang konsisten dan flexible karena diatur oleh pemerintah Keuntungan – Tidak adanya birokrasi mengurangi biaya, mengarah pada lebih banyak inovasi dan penelitian & pengembangan yang menghasilkan piiihan-pilihan yang diinginkan konsumen- Alokasi sumber daya yang optimalSumber daya di pasar didistribusikan dan dialokasikan dengan lebih baik. Karena konsumen bersedia membayar untuk jumlah tertentu dari suatu produk, produsen bersedia membayar untuk memperoleh bahan baku. Kalau tidak, produsen menghasilkan terlalu banyak barang yang tidak diinginkan siapa pun. Ini juga mendorong perusahaan untuk menjadi lebih efisien karena mereka berusaha memproduksi dengan harga serendah mungkin untuk memaksimalkan laba mereka. Ketidak-untungan – Struktur pemerintahan yang mengurangi kebebasan pribadi – Kurangnya kompetisi sehingga menghambat inovasi serta mengurangi kesempatan untuk berkomunikasi – Tidak efisien karena segala sesuatunya menjadi pengaturan dari negara – Dapat memicu aktifitas-aktifitas legal karena sistem yang sangat birokratif Ketidak-untungan – Terlalu sering inovasi dan banyaknya pilihan menjadi hit and run saja – Hanya mengejar pada profit sehingga kualitas buruk – Perusahaan besar masih dapat mendominasi pasar tertentu, bahkan ketika ada persaingan, dan mengeksploitasi pemasok dengan menekan harga mereka dan konsumen dengan membebankan harga jual yang lebih tinggi untuk memaksimalkan keuntungan. Amazon telah melakukan ini dalam industri buku dengan mendikte persyaratan tidak adil kepada penerbit. – Pengangguran yang tinggi. Anggota masyarakat tertentu tidak akan dapat bekerja dengan yang usianya sudah diatas usia produktif atau menjadi pengangguran karena keterampilan mereka tidak dapat dipasarkan. Mereka akan dibiarkan dan akan jatuh ke dalam kemiskinan. Apalagi jika suatu negara itu berpenduduk tinggi dan padat. Diskusi 3 Berikut adalah rincian UUD 45 Pasal 33, Ayat 1-5 Ayat 1 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ayat 2 Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Ayat 3 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 4 Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat 5 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Demikian lah pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-undang Dasar 1945, yang merupakan aturan dasar pemerintah, maupun rakyatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengatur berbagai hal, dari hal-hal sederhana hingga berbagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Berdasarkan deskripsi Pasal 33 diatas, SEI belum ideal dan menjangkau secara luas dan merata. Dunia yang semakin tua ini dengan segala persoalan “global warming” dan “temperature change” mau tidak mau kita harus menjadi “agent of change” sebab jika tidak maka dunia tempat manusia tinggal satu-satu nya di alam semesta dan jagad raya ini akan tidak menghasilkan akibatnya kehidupan manusia terancam. Pemerintahan Bali sudah wajib untuk melakukan tindakan preventif agar penggunaan air tanah dilimitasi dan diatur demi pengontrolan sumber-sumber air tanah. Juga recycle air dan pengaturan air limbah agar tidak dibuang ke sungai-sungai yang menjadikannya tercemar. Kabupaten Badung yang padat wisata tentunya mengkonsumsi air yang sungguh besar. Meskipun sekarang, penggunaan sampah plastik sudah dihilangkan sejak akhir tahun lalu melalui peraturan gubernur, timbunan-timbunan sampah dan plastik sebelumnya sudah memberikan dampak besar pada Bali. Dan tidak semua badan usaha menaati penghilangan penggunaan sampah plastik ini. Monitoring dan evaluasi program penting untuk melihat sejauh mana tercapainya tujuan pelaksanaan sebuah program. Apakah efektif? Apakah efisien? Pemerintah Indonesia perlu mengevaluasi penggunaan sumber-sumber daya alam dengan perspektif preservasi. Jadi tidak hanya meng-eksploitasi nilai-nilai ekonomis nya saja. Sebab tanpa preservasi, nilai-nilai ekonomis menjadi tidak berarti dalam masa-masa mendatang. DISKUSI 4 Pada diskusi kali ini kita akan mengambil topik tentang peranan koperasi di Indonesia. Menurut Anda, sejauhmana atau seberapa besar peranan koperasi dalam perekonomian di negara kita? Selamat Berdiskusi! Dari Buku Panduan untuk Topik Koperasi, berdasarkan prinsip-prinsip dan tujuan didirikannya Koperasi, maka Koperasi adalah satu upaya yang tepat untuk memasyarakatkan ekonomi dan meng-ekonomi-kan masyarakat sebab dasarnya adalah kekeluargaan sehingga diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dari Sabang-Merauke khususnya untuk masyarakat pedesaan yang paling banyak terdapat di pulau-pulau Indonesia yang berjumlah hampir 17,000 ini. Tentunya koperasi hadir sesuai dengan kapasitas lokasi, sehingga tidak meributkan proses karena akses yang terjangkau tadi. Misalnya jika hendak meminjam untuk modal usaha, tidak serumit proses peminjaman di bank dengan bunga yang tidak mencekik. Koperasi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Sudah selayaknya Koperasi disupport dengan modal yang mumpuni sesuai kondisi tiap-tiap Koperasi dengan pengelolaan yang professional. Sehingga menjadi partner kerja pemerintah untuk menjangkau sampai ke pelosok-pelosok nusantara. Sebab Koperasi bekerja dalam semua bidang ekonomi yang tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat dilokasi koperasi tersebut, mulai dari pengadaan barang, jasa dan simpan pinjam di sekolah, desa, baik lembaga pemerintah maupun swasta. Yang paling menonjol dijaman online ini adalah peminjaman gampang via online dengan bunga mencekik layaknya rentenir dan sudah pasti tidak lolos rekomendasi OJK. Tentunya kita pernah membaca berita di media-media betapa menderitanya peminjam online yang saking bingungnya mencari pinjaman untuk kebutuhannya sehingga langsung jatuh pada pilihan pinjaman online dengan bunga ala rentenir dan data pribadi yang diumbar-umbar ke publik dengan keji dan tidak manusiawi. Lebih baik cari pinjaman di KOPERASI saja! DISKUSI 5 Dengan menggunakan kerangka teori pada modul 5 SEI halaman coba saudara jelasskan apa yng sebaiknya dilakukan pemerintah terhadap 2 BUMN yang sangat kita kenal jika dilihat dari efisiensi dan eksternalitas perusahaan. – PT Telkom/Telekomunikasi Indonesia Persero – PT Garuda Indonesia Persero Tbk ______________________________________________ Untuk memberikan pendapat atas pertanyaan Diskusi 5, saya menggoogle apa yang sedang terjadi pada kedua BUMN tersebut. Ternyata Garuda Indonesia sedang mengalami kisruh laporan keuangan seperti yang dibagikan di Terimakasih kepada CNN yang langsung to the point pada awal laporan jurnalismenya dengan membuka paragraph awalnya sebagai berikut “Jakarta, CNN Indonesia — Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia Persero yang berhasil membukukan laba bersih US$809 ribu pada 2018, berbanding terbalik dari 2017 yang merugi US$216,58 juta menuai polemik. Dua komisaris Garuda Indonesia, Chairul Tanjung dan Dony Oskaria menolak untuk mendatangani laporan keuangan 2018.” Mustahil bukan? 2017 merugi USD juta bagaimana mungkin di tahun 2018 bisa ada ada laba bersih sebesar USD 809 ribu?? This is a joke dan meremehkan para pembaca. Sebelumnya pun Garuda sudah melewati beberapa masa kritis dan mengalami pergantian management beberapa kali, bahkan keterlibatan dalam kasus korupsi sampai karyawan melakukan demonstrasi beberapa kali. Jikapun BUMN memiliki dwifungsi mandate pemerintah yaitu sebagai partner pemerintah dalam menjangkau kebutuhan masyarakat dan sekaligus sumber pendapatan negara, ada baiknya dilakukan pembagian yang lebih pro rakyat. Kita tahu harga tiket Garuda sering tidak terjangkau dan seperti meng-ekslusifkan diri hanya untuk kalangan tertentu. Perlulah kiranya menjadi bahan pertimbangan jika harga tiket domestic dibuat agar lebih terjangkau. Itu pertama dulu agar Garuda ini memposisikan diri sebagai maskapai yang pro rakyat. Kemudian, untuk efisiensi dan eksternalitas perusahaan Garuda perlu melakukan perombakan management dengan benar and put the right people at the right place. Saya rasa permasalahan BUMN kita ini secara overall adalah management yang menuju pada pelaksanaan yang akuntabel dan transparan. Maka perlulah ada monitoring dan evaluasi yang serius dari pemerintah dan eksternal audit. Pemerintah mendukung BUMN yang sehat dan membebaskannya dari kontrol para perangkat politik. DISKUSI 6 PERTANYAAN Sejumlah kemudahan dan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada swasta melalui paket deregulasi ekspor, impor, dan bea masuk. Hal ini bertujuan untuk lebih menggairahkan dunia usaha. Pihak swasta sudah tidak lagi menjadi “actor pendukung” dalam sinema “perekonomian Indonesia”. Peran mereka menjadi semakin penting dengan banyaknya manfaat yang diperoleh bagi negara dan bangsa. Menurut anda, apa saja manfaat peningkatan peran ini dalam pembangunan ekonomi? Berikan penjelasan disertai alasan anda! JAWABAN Kebijakan tersebut memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut Menstimulasi dan menyemangati para pemain swasta untuk mengekspresikan diri dan berkreasi dalam mencari pendapatan yang halal. Tidak bergantung pada pemerintah untuk mendapatkan pekerjaan bahkan membuka lapangan pekerjaan. Artinya membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran Menyumbang double pajak pada negara pendapatan pribadi dan perusahaan Menggandeng partners terkait dengan demikian turut menyumbang pendapatan bagi rekanan usahanya seperti jasa expedisi, suppliers seperti petani dan suppliers lain Membantu pemerintah dalam mempromosikan hasil bumi Indonesia ke luar negri. Teman saya di Padang berbisnis export gambir dan kayu manis ke India. Karena Sumatra Barat terkenal dengan kedua hasil bumi tersebut, para petani menjadi lebih semangat karena sudah pasti hasil tani mereka sudah ada yang nungguin dan bakal ditampung. Banyak anak-anak muda juga beralih menjadi eksportir gambir dan kayu manis. Membuka lapangan pekerjaan dan pihak pendukung lain pun kecipratan seperti ekspedisi dan bagian logistik. DISKUSI 7 Pada tahun-tahun sebelum tahun 1997 banyak perusahaan swasta di Indonesia yang memperoleh pinjaman luar negeri jangka pendek yang tidak dilindungi terhadap gejolak nilai tukar dalam mata uang dolar Amerika, dan utang sektor swasta yang sangat besar ini ternyata menjadi bom waktu yang menunggu untuk meledak. Berlanjutnya depresiasi rupiah hanya memperburuk situasi secara drastis. Perusahaan-perusahaan di Indonesia berlomba-lomba membeli dolar sehingga menimbulkan lebih banyak tekanan terhadap rupiah dan memperburuk situasi utang yang dimiliki oleh para perusahaan. Dapat dipastikan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia termasuk bank-bank, beberapa di antaranya diketahui sangat lemah sekali akan menderita kerugian yang amat besar. Persediaan devisa menjadi langka karena pinjaman-pinjaman baru untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak diberikan oleh kreditur asing. Reformasi yang ricuh dan tidak terkontrol membelah-belah negri ini yang membuat semakin ambruknya mata uang rupiah. Meskipun banyak korban sebagai akibat para oportunis dan tunggangan-tunggangan liar, reformasi pun berhasil memutuskan tali kekang diktator yang sudah berlangsung selama 32 tahun. Lanjut sebagai akibat dari rekomendasi IMF untuk menutup banyak bank-bank yang lemah membuat nasabah menarik uang mereka secara besar-besaran. Sebagai pelengkap penderita, korupsi tetap menjadi kegiatan yang dinikmati manusia-manusia setengah tikus. DISKUSI 8 PERTANYAAN Perekonomian Indonesia pada era reformasi ini, mau tidak mau harus berhadapan dengan arus deras pedagangan bebas. Negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial. Peran pemerintah dalam berbagai kebijakan yang terkait langsung dengan meningkatkan posisi Indonesia yang strategis bagi pasar internasional, masih diperlukan. Menurut anda, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang positif dan sustainable. JAWABAN Menurut saya berikut bisa menjadi pertimbangan pemerintah yang possible untuk dilakukan Memperkuat control system negara untuk pelaku bisnis export/import baik online maupun konvensional dengan mereview undang-undang apakah sudah meng-cover semua kebutuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak negara dan pebisnis pajak dari pebisnis, penggunaan hasil pajak support pemerintah dalam regulasi export import dan logistics pengadaan expo-expo yang didanai pemerintah guna menggaungkan produk dan service baik dalam negri dan manca negara pemberian kredit ringan memberikan dukungan training-training yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas, marketing power dan produk development sudah waktuny untuk memasyarakatkan sumber tenaga yang environment friendly serta hemat energi, seperti solar power memikirkan pengelolaan dan penyaluran tenaga kerja konvensional yang dengan kecanggihan teknologi tidak lagi begitu diperlukan misalnya pada bisnis perbankan yang mengandalkan system informasi yang semakin hari semakin berinovasi, sehingga meskipun teknologi berkembang tidak membuat banyak penggangguran menciptakan banyak desa-desa mandiri yang bisa swasembada kebutuhan standard dan tidak memerlukan kebutuhan-kebutuhan luxury seperti di kota-kota Menjaga dan mengembangkan serta melegitimasi produk-produk etnik dengan segala ke-otentik-annya, sebab ini adalah asset yang berbeda dari apa yang ditawarkan oleh negara-negara lain. Universitas Terbuka FHISIP – Sosiologi ISIP4310 Sistem Ekonomi Indonesia Tugas 1 Monika Pandiangan PERTANYAAN Sistem ekonomi Indonesia merupakan sistem ekonomi campuran, yang mencoba menghindari etatisme dan persaingan bebas ala liberalisme. Jelaskan ciri khas sistem Ekonomi Indonesia yang cukup menonjol. Tantangan apa yang dihadapi sistem tersebut? Apakah Indonesia akan bisa menghadapinya? Jawaban Anda dapat diketik dalam kertas A4, 1,5 spasi, font 12 Times New Roman, maksimal 3 halaman. Hindari plagiarisme, jika Anda mengutip pendapat orang lain mohon dicantumkan referensinya. JAWABAN Menjawab pertanyaan Tutor Ratih Purbasari untuk maka saya mengutip UUD 45 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”. Untuk contoh paling menonjol yang bisa kita lihat bersama adalah supply listrik di negara kita yang tidak memiliki saingan. Saya mengutip kembali jawaban saya pada Diskusi 2 tentang kelemahan SE Komando Struktur pemerintahan yang mengurangi kebebasan pribadi Kurangnya kompetisi sehingga menghambat inovasi serta mengurangi kesempatan untuk berkomunikasi Tidak efisien karena segala sesuatunya menjadi pengaturan dari negara Dapat memicu aktifitas-aktifitas legal karena sistem yang sangat birokratif Dengan kata lain menjadikannya sebagai sebuah sistem “Monopoli”. Tantangan yang sangat dirasakan langsung oleh rakyat adalah pada point b yang memberikan dampak pada point-point yang lain. Saya masih ingat sekali di tahun 2006 saat kami sekeluarga masih berdomisili di Medan. Ketika itu selama beberapa bulan lamanya listrik dipadamkan setiap hari selama 3 kali untuk durasi paling cepat 3 jam dengan alasan ada perbaikan dan travo supply propinsi Sumatra Utara tidak mumpuni untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin padat. Dengan angkuh PLN Medan tidak memperdulikan keluhan masyarakat yang harus berpikir bagaimana memiliki listrik dimalam hari paling tidak untuk kebutuhan anak-anak sekolah yang harus menyelesaikan PR dan persiapan ujian. Saya kasihan betul melihat adik-adik saya yang masih kuliah, apalagi tetangga-tetangga yang memiliki anak-anak kecil. Belum lagi kebiasaan menggunakan pendingin ruangan yang membuat semua anggota keluarga gerah. Jadi campur aduk perasaan kami saat itu. Tapi PLN “cuek bebek” tidak perduli dengan kerugian-kerugian itu, apalagi kerugian kerusakan barang-barang elektronik sebagai akibat dari pemadaman listrik yang tiba-tiba, rutin dan sering sebanyak 3 kali sehari seperti minum obat. Tidak ada ganti rugi. Kulkas Samsung 4 pintu peninggalan almarhum Ayah kami menjadi rusak tidak bisa diperbaiki karena spareparts nya tidak ada di Indonesia, menurut service centernya. Menuliskan ini sesungguhnya saya masih bisa merasakan kesedihan, bahkan bentuk kulkas tersebut saat inipun terbayang-bayang dikepala saya. Bagaimana almarhum Ibu kami selalu menyimpan bahan pangan karena kami adalah keluarga besar, terbayang saat Ibu saya berjalan dari dapur dan membuka pintu kulkas itu. Untuk mereka yang memiliki ekonomi atas, bisa membeli genset dengan menggunakan bensin dan tetangga hanya mendapat bagian menghirup bau bensin-nya saja. Polusi. PLN tidak memiliki maintenance dan data yang akurat untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan listrik di propinsi yang dia tanggung-jawabi. Tetapi ketika membayar listrik, pelanggan tidak boleh telat apalagi kenaikan listrik tidak di-sosialisasikan sebelumnya, pokok-nya naik saja dan tidak perduli bagaimana perasaan pelanggan, jadi kualitas pelayanan-nya rendah sekali. Seandainya ada provider listrik yang lain, mungkin banyak pelanggan yang sudah pindah. PLN yang jelas saat itu tidak mampu dan gagal mendeteksi serta memproyeksikan apa yang akan terjadi di wilayahnya sementara pegawai-pegawainya sudah banyak dengan segala jenis department dan jabatan di kantor itu. Saya tidak paham apa yang mereka lakukan setiap kali membuat anggaran kerja dimana hal-hal seperti ini mestinya sudah masuk dalam perhitungan dan bisa dihindari. PLN mestinya juga bisa berinovasi dengan menciptakan handy portable listrik dengan daya matahari yang rechargeable dan rakyat bisa beli untuk kebutuhan-kebutuhan listrik yang tidak besar, misalnya lampu jadi rakyatpun bisa berhemat khususnya penduduk-penduduk di desa-desa tertinggal. Karena supply matahari tada dimana-mana di Indonesia ini selama masih tinggal di dunia tentunya. Tapi saya melihat PLN untuk kearah itu juga belum. Desa-desa tertinggal malah mendapatkan bantuan listrik tenaga surya dari NGO-NGO. Sebetulnya kita mesti malu dong, sudah 74 tahun merdeka masak sumber-sumber alam ini belum dimanfaatkan maksimal untuk kepentingan penduduk Indonesia jika mengacu pada ayat 3 tadi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”. Arti alam dalam ayat tersebut bukan mati dan kaku hanya pada hasil-hasil tambang saja. Matahari adalah sumber hidup untuk mahkluk hidup yang diberikan cuma-cuma oleh Tuhan untuk kita manfaatkan. Apalagi sekarang dengan hebohnya “Sexy Killer” yang terlepas dari motivasi mereka untuk membuat dokumenter itu, maka sudah waktunya Indonesia mengoperasikan negara kita dengan perspektif preservasi alam Indonesia dan juga “preservasi” manusia dari polusi-polusi akibat penggunaan ekplorasi hasil tambang. Apakah Indonesia akan bisa menghadapinya? Sebagai penduduk saya mau optimis dengan mengatakan bisa. Tapi ke-optimisan saya itu mestilah didukung dengan kinerja pemerintah yang professional dalam segala bidang Pemilihan man power yang sesuai kriteria dan kemampuan di bidang kerjanya dengan kata lain proses perekrutan pegawai yang tepat sasaran Merancang Anggaran yang professional dan penggunaan Anggaran yang akuntabel dan kredibel Program kerja yang merangkul segala bidang dan menjunjung transparansi Maintenance yang siap dan terencana dengan matang Pro rakyat yang adil dan merata dari Sabang sampai Merauke Melakukan monitoring dan evaluasi kerja secara berkala Membuka peluang kerjasama-kerjasama secara luas baik nasional maupun internasional yang memihak pada kedaulatan rakyat dan kehormatan negara Pemberlakuan konsekuensi yang tegas dan merata terhadap semua pelanggar sistem Universitas Terbuka FHISIP – Sosiologi ISIP4310 Sistem Ekonomi Indonesia Tutor Ratih Purbasari Tugas 2 Monika Pandiangan Indonesia yang merdeka sejak tahun 1945, selalu berjuang untuk melewati sistem pemerintahan dan segala jenis gejolaknya yang sudah pasti memiliki dampak kebijakan dalam pengaturan dan pelaksanaan BUMN. Periode system pemerintahan Indonesia Orde Lama – Soekarno Orde Baru – Soeharto Reformasi – BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Joko Widodo Sudah dapat kita bayangkan betapa panjang perjuangan bangsa dan negara kita dalam melalui dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan setiap kepemimpinan. Masing-masing punya permasalahannya. Bersumber dari berikut adalah persoalan-persoalan BUMN Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan Modal perum tidak terbagi atas saham Pengertian Menteri. Maksudnya, menimbulkan kerancuan karena secara prinsip kedudukan Menteri dapat sebagai pemegang saham dan sekaligus sebagai pejabat publik. Rumusan pengertian Persero Istilah Privatisasi. Maksudnya, privatisasi diartikan sebagai penyerahan kepemilikan saham kepada masyarakat. Hal ini kurang sejalan dengan protocol pasar modal yang mengartikan go private sebagai pengembalian saham. Maksud dan tujuan pendirian BUMN Perlakuan khusus terhadap BUMN dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang ikut mengatur BUMN. Sumber penyertaan modal negara dalam BUMN Penegasan pemberlauakn system pengelolaan PT terhadap pengelolaan Persero Penegasan Menteri sebagai wakil negara selaku pemegang saham Calon anggota direksi dan internal perusahaan Larangan jabatan rangkap dan kampanye Pemilu Banyak ketidakjelasan dalam pengaturan Perum Saham BUMN menjadi penyertaan modal pemerintah pusat dalam rangka pendirian BUMN Penetapan unit instansi pemerintah sebagai BUMN Ketentuan PSO Public Service Obligation Pemeriksaan eksternal Karyawan BUMN yang diangkat menjadi direksi Kedudukan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan bukan sebagai penyelenggara negara dan pemerintah Sinergi BUMN, dimana dalam UU BUMN belum mengatur masalah ini Permohonan pailit terhadap BUMN Melihat 22 butir diatas yang diakui oleh Kementrian BUMN sendiri, maka ada 3 kategori yang harus ditinjau ulang Me-review Hukum dan SOP Kritikal, sebab merangkul semua proses dan aspek BUMN Pemilihan, Batasan-Batasan dan Job Desk SDM MonEv dan Audit Universitas Terbuka FHISIP – Sosiologi ISIP4310 – Sistem Ekonomi Indonesia Tutor Ratih Purbasari Tugas 3 Monika Pandiangan Indonesia mempunyai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar, tetapi pelaksanan percepatan pembangunan masih menghadapi sejumlah tantangan. Menurut anda strategi apa yang sebaiknya dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan di Indonesia, agar pembangunan di era global ini dapat berjalan baik dan tujuan-tujuan pembangunan dapat tercapai? Menurut saya ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan Pemilihan SDM yang tepat, bersih dari kolusi dan nepotisme melainkan pelaksanaan rekruitment yang professional dan kompeten. Putting the right person at the right place. Melaksanakan evaluasi hasil kerja secara berkala setiap 6 bulan dari top-down dan down-top sehingga 360 derajat termonitoring dan terevaluasi secara adil, merata dan transparan. Ada unit khusus yang memantau penggunaan dana disetiap seksi kerja di kantor-kantor pemerintahan. Dan melakukan external audit dari lembaga asing seperti Coopers & Lybrand yang sekarang sudah merger menjadi PricewaterhouseCoopers. Pengontrolan ekploitasi-eksploitasi tambang-tambang yang dilakukan oleh pihak-pihak swasta baik dari dalam negri maupun luar negri. Aturan-aturan main yang menguntungkan pemerintah, sekaligus tindakan pemeliharaan lahan yang dieksploitasi, tapi juga tidak merugikan swasta lokal maupun internasional. Waktu saya bersama adik bungsu ke Pulau Buru tahun 2017, driver kami mengatakan dia dulu bekerja di pertambangan emas liar yang dikelola oleh pribadi. Kami bertanya “bagaimana mungkin?”. Padahal Pulau Buru sudah dimekarkan menjadi Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan artinya ada representative pemerintah secara resmi berkedudukan di pulau itu yang menjadi pengawas, pengatur dan distributor. Pemerataan pembangunan dan standarisasi akses-askes kehidupan di desa-desa terpencil Pemanfaatan tenaga solar yang sumbernya gratis sejak bumi ini diciptakan… Membatasi ekspor-ekspor alam yang pada dasarnya sumbernya dimiliki oleh Indonesia dan hanya tinggal dilakukan peningkatan hasil dengan teknologi tepat guna yang juga turut menyerap tenaga kerja. Misalnya garam, bawang merah, bawang putih, beras Terus mengontrol hasil-hasil alam yang bisa dicuri oleh negara lain, seperti yang kita tahu sedang dilakukan oleh Mentri Kelautan yang menjaga ikan-ikan Indonesia dari pencurian kapal-kapal asing. Mengurangi kepadatan penduduk di suatu wilayah tertentu. Membuka lahan-lahan baru di pulau-pulau Indonesia yang belum berpenghuni dan menggali potensi-potensi yang ada, paling tidak potensi kelautan dan mengurangi kepadatan penduduk itu sendiri disuatu wilayah.
Jakarta-. Ada sejumlah upaya yang bisa dilakukan pemerintah agar RI tak lagi mengimpor beras. Menurut Mantan Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso upaya pertama yang perlu dilakukan pemerintah adalah membenahi masalah-masalah yang ada di hulu produksi beras itu sendiri. "Jadi mestinya kalau kita ingin membenahi perberasan atau pangan
Peristiwa konflik memiliki dampak yang sangat buruk bagi kemajemukan masyarakat yang selama ini dipupuk dan dirawat bersama. Dampak buruk akan semakin terasa apabila pemerintah, baik pusat maupun daerah melakukan pembiaran sehingga dampak konflik sangat mungkin untuk semakin meluas. Masyarakat tentu tidak ingin pembiaran terhadap konflik kemudian berpotensi membuka luka-luka lama yang dulu pernah dialami saudara kita di Poso, Sampit, dan Maluku. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat vital guna meredam atau bahkan meminimalisir bibit-bibit konflik, khususnya konflik horizontal yang pada umumnya mengatasnamakan etnis, golongan, maupun pemerintah daerah tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Peraturan Pemerintah ini mengatur berbagai ketentuan mengenai pencegahan dini konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, bantuan penggunaan dan kekuatan militer, pemulihan pasca konflik, peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik, pendanaan penanganan konflik, dan monitoring dan evaluasi konflik. Mencegah Lebih Baik dari MengobatiUpaya pencegahan menjadi hal yang sangat mendasar dan penting ditekankan dalam upaya manajemen konflik horizontal yang dilakukan pemerintah daerah. Upaya pencegahan konflik yang dilakukan dengan terstruktur, mendalam dan konsisten tentu akan membuat akar konflik mati dan potensi-potensi konflik tidak muncul kepermukaan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 2 hingga pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, upaya pencegahan konflik dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya membangun sistem peringatan dini konflik, penguatan kerukunan umat beragama, pendidikan bela Negara dan wawasan kebangsaan dan juga pemetaan wilayah konflik melalui penelitian yang komprehensif guna membabat habis akar konflik. Pemerintah daerah juga dalam hal ini harus mulai merubah paradigma pencegahan konflik, bahwa upaya pencegahan konflik tidak dapat dilakukan dengan cara reaktif terhadap kasus konflik yang sedang terjadi dan cenderung “jalan sendiri”. Pemerintah harus mampu merangkul berbagai kalangan, baik masyarakat, aparat kepolisian dan militer, organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan guna mendapatkan masukan-masukan dalam setiap upaya pencegahan konflik karena merekalah yang pada umumnya berada pada ranah akar rumput grassroot dan memahami akar konflik. Pemerintah juga harus menyadarkan berbagai golongan tersebut bahwa semua golongan tersebut memiliki potensi yang sama besarnya untuk mengalami konflik sosial. Dengan adanya kesadaran tersebut diharapkan satu dengan lainnya bahu membahu mencegah timbulnya konflik sejak dini. Pencegahan konflik yang terstruktur, konsisten, dan aktif merangkul berbagai kalangan tersebut nantinya diharapkan mampu menghasilkan upaya pencegahan konflik yang tepat sasaran sehingga mampu memutus rantai ledakan konflik face to face antar kelompok yang banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi. Pencegahan konflik yang tepat sasaran juga pada akhirnya akan lebih menjamin rasa keamanan dan kenyamanan masyarakat.
- Псը ηатафը
- Е ашэ ጩζխφዥц
- ርπεռ ки
- ሰдустеλуж о σէ ዓλ
- Олጇрፏጸорсጬ ጺይвс կθգ зисровէցጶ
- В ачէχезвባ
CaraMengambil Keputusan. #1 Kuasai Duduk Perkaranya. #2 Kumpulkan Informasi dan Tarik Konklusi. #3 Tanyakan Kepada Rekan atau Orang Lain yang Berpengalaman. #4 Beranikan Diri Dalam Mengambil Risiko. #5 Libatkan Sang Pencipta. Tentukan Masa Depan Dengan Mengambil Keputusan Hari Ini. Download Ebook Investasi Reksa Dana untuk Pemula.
terjawab • terverifikasi oleh ahli Menurut kalian, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam memecahkan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara Menurut saya, tindakan yg harus dilakukan pemerintah adalah antara lain dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bekerja dalam pemecahan persoalan hak dan kewajiban warga negara dengan berlaku jujur, menolak suap, menjauhi korupsi, tidak pilih kasih, dan bertanggungjawab menjalankan tugas sebagaimana yg diucapkan pada janji saat dilantik.
Caramengatasi korupsi menurut para ahli yang pertama adalah menanamkan rasa tanggung jawab. Tidak hanya pada keluarga saja, namun juga untuk lingkungan sekitar kita. Dengan mengilhami nilai-nilai positif dari kelebihan Demokrasi Pancasila dan juga contoh Demokrasi Pancasila, masyarakat bisa menanamkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka
Pandemi Covid-19 yang tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir membuat beberapa negara mengalami keterpurukan di segala bidang, terutama dalam bidang ekonomi. Tak bisa dipungkiri, ekonomi memang menjadi salah satu faktor penting bagi suatu negara, karena ekonomi bisa membantu pemerintah untuk mengatur dan mengkoodinasi kegiatan warga negara yang nantinya bermanfaat bagi pendapatan negara itu sendiri. Biasanya masalah ekonomi ini timbul karena keinginan dan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi, sedangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. Indonesia termasuk salah satu negara yang ekonominya sempat terpuruk karena kasus pandemi yang tidak terkendali, hal ini menimbulkan beberapa masalah dan sempat membuat suasana panas karena banyaknya pro dan kontra yang berdatangan. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa pandemi Covid-19 ini melahirkan 3 permasalahan dalam perekonomian di Indonesia yang memerlukan waktu untuk menanganinya. Baca selengkapnya terkait Permasalahan Keberagaman Ekonomi. Permasalahan Ekonomi yang Terjadi di Indonesia Berikut ini 3 permasalahan ekonomi yang disebutkan oleh Sri Mulyani 1. Permasalahan Ekonomi di Masyarakat Selain negara, masyarakat juga adalah pihak yang terkena dampak paling besar dalam masalah pandemi ini, terutama masyarakat yang bekerja pada usaha kecil dan menengah. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pencegahan pandemi Covid-19 dari pemerintah yang akhirnya membuat interaksi antar masyarakat menjadi terganggu, dan bahkan ada beberapa dari mereka yang harus mengalami PHK karena tempat kerjanya tidak punya pilihan lain. Banyaknya gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan gedung lain yang ditutup juga membuat tingkat konsumsi masyarakat Indonesia menjadi turun drastis, padahal biasanya tingginya bisa mencapai 59%. 2. Ketidakpastian Investasi Masalah investasi juga menjadi masalah ekonomi yang penting bagi Indonesia, ketidakpastian ekonomi membuat orang-orang ragu untuk melakukan dan menjalankan suatu investasi. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BPKM juga mengakui bahwa pandemi ini merupakan ancaman serius yang cepat atau lambat bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Adanya pembatasan atau lockdown membuat beberapa aktivitas perdagangan mengalami kerugian, terutama pada kegiatan ekspor dan impor barang-barang produksi yang berkaitan langsung dengan negara Cina. 3. Menurunnya Kinerja Ekspor Indonesia Dikarenakan adanya penurunan tingkat perekonomian di berbagai negara, maka kinerja ekspor juga ikut terpukul, terbukti dari banyaknya penurunan harga komoditas seperti minyak dan batubara. Penurunan ini berpengaruh besar terhadap basis perekonomian Indonesia yang memang berorientasi pada ekspor, dan bahkan impor juga mengalami penurunan akibat pandemi. Sri Mulyani menegaskan bahwa turunnya kinerja ekspor ini nantinya akan berdampak pada kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah harus cepat dalam menanggapi masalah ini. Walaupun sempat merasa kewalahan di masa-masa awal pandemi, pemerintah Indonesia akhirnya bisa membantu mengatasi masalah ekonomi yang berdampak besar bagi masyarakat. Strategi Pemerintah Indonesia Berikut ini beberapa cara atau strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi masyarakat Indonesia di masa pandemi. 1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Protokol Kesehatan Faktor utama terpuruknya ekonomi Indonesia sebenarnya karena penyebaran virus Covid-19 yang tidak terkendali, karena masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Anjuran seperti memakai masker, menjaga jarak, selalu cuci tangan, dan tidak membuat kerumunan masih sering dilanggar sehingga mengakibatkan semakin bertambahnya kasus positif di negara ini dan membuat ekonomi Indonesia belum bisa berada di posisi yang stabil. Untuk mengatasinya, pemerintah beberapa kali melakukan simulasi protokol kesehatan untuk memberika infomasi tambahan kepada masyarakat, selain itu pernah juga diterapkan hukuman-hukuman yang membuat masyarakat sadar dan tidak lagi melanggar protokol yang ada. Semakin banyak orang yang menerapkan protokol kesehatan, maka penyebaran kasus Covid-19 ini bisa sedikit diatasi, dan ekonomi juga sedikit demi sedikit akan pulih. 2. Memberikan Bantuan Sosial Bansos Kepada Masyarakat Karena pandemi Covid-19 yang tidak menentu dan beberapa kali pemerintah menerapkan sistem lockdown, banyak masyarakat yang kesulitan keluar rumah untuk membeli kebutuhan sehari-hari, ditambah beberapa diantaranya juga terkenal PHK dari tempat kerjanya. Pemerintah akhirnya membuat program bantuan ini dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat di tengah situasi pandemi, bantuan sosial ini berupa kebutuhan pokok sehari-hari atau ada yang berbentuk uang tunai. 3. Memperkuat Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diatur oleh pemerintah dengan cara mengurangi atau menambah anggaran belanja negara yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik. Di Indonesia sendiri, kebijakan fiskal ini berperan dalam menurunkan tingkat inflasi, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan sekaligus bisa meningkatkan stabilitas perekonomian negara. Meskipun berbagai strategi yang dilakukan pemerintah belum 100% bisa memulihkan keadaan ekonomi, tapi niat baik pemerintah ini setidaknya bisa membantu menahan laju penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Menangani kasus pandemi ini tidak semudah yang dibayangkan, bukan hanya masyarakat biasa tapi orang-orang yang duduk di pemerintahan juga sebenarnya sama takutnya dengan masyarakat, tapi mereka harus tetap berusaha bekerja untuk membantu menyeimbangkan keadaan ekonomi Indonesia di masa yang sulit. Beberapa jajaran pegawai Direktorat Kementerian Keuangan menulis sebuah buku yang berjudul Mengarungi Badai Pandemi, yang menceritakan kisah dibalik layar para pengelola keuangan yang bekerja keras untuk tetap profesional dalam menjalankan tugasnya, di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu dan tidak kondusif seperti sekarang. Salah satu strategi pemerintah dalam menangani masalah ekonomi di masa pandemi ini adalah dengan memperkuat kebijakan fiskal karena dinilai mampu berperan besar daam memulihkan keadaan perekonomian negara ini. Melalui buku Menuju Ketangguhan Ekonomi Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia kamu bisa mempelajari lebih banyak mengenai peran, fungsi, dan manfaat kebijakan fiskal bagi perekonomian suatu negara. Dengan menampung banyak saran dari para ekonom Indonesia, buku ini bisa membantu kamu untuk belajar dari berbagai perspektif mereka yang sudah lama berkecimpung di dunia ekonomi, dan mungkin akan membuat kamu tertarik untuk mengikuti jejak mereka. Kalau kamu penasaran dengan bukunya, kamu bisa dengan mudah membelinya melalui online di atau bisa juga membeli e-book resminya di Gramedia Digital.
Maksuddari pemilihan yang bebas adalah dalam arti bahwa kegiatan pemilihan tersebut diselenggarakan oleh lembaga independen yang berada di luar pemerintahan Tujuannya adalah : 1. Untuk memastikan bahwa pemilihan yang dilakukan dilakukan tanpa intervensi dari pihak mana pun, khususnya dari orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan. 2.
Berikut adalah soal mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK materi Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara lengkap dengan kunci EssayJelaskan konsep hak asasi, hak warga negara, kewajiban asasi, dan kewajiban warga negara. Uraikan perbedaan dan persamaan konsep- konsep tersebut!Kemukakan hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945!Jelaskan faktor-faktor penyebab terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara baik yang bersifat internal maupun eksternal!Menurut Anda, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara?Bagaimanakah cara Anda untuk menghindari melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain dan pengingkaran terhadap kewajiban dalam kehidupan sehari-hari?Kunci Jawaban1. Konsep hak asasi, hak warga negara, kewajiban asasi, dan kewajiban warga negara adalah sebagai berikutHak Asasi adalah hak pokok atau dasar yang melekat sebagai kodrat pada setiap manusia sejak lahir yang tak bisa diganggu gugat karena hak ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Asasi adalah kewajiban pokok atau dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai konsekuensi dari adanya Hak Asasi. Kewajiban Asasi adalah kewajiban dasar disertai tanggung jawab dalam menghormati hak asasi manusia Warga Negara adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sehubungan dengan kedudukannya sebagai warga atau anggota suatu Warga Negara adalah kewajiban yang melakat pada manusia berkaitan dengan kedudukannya sebagai anggota suatu NegaraUraian perbedaan dan persamaan konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikutPerbedaannya yaitu Hak dan Kewajiban Asasi melekat pada manusia secara universal dan tidak dipengaruhi atau dibatasi oleh status kewarganegaraan. Sedangkan, Hak dan Kewajiban Warga Negara dibatasi oleh status kewarganegaraan yaituBahwa Hak & Kewajiban Asasi serta Hak & Kewajiban Negara sama-sama konsep yang membicarakan hak serta kewajiban yang melekat utuh pada diri setiap orang/ Hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 yaituHak atas kewarganegaraan Pasal 26 ayat 1 dan 2Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan Pasal 27 ayat 1Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 27 ayat 2Hak dan kewajiban bela negara Pasal 27 ayat 3Kemerdekaan berserikat dan berkumpul Pasal memeluk agama Pasal 29 ayat 1 dan 2Pertahanan dan keamanan negara Pasal 30 Ayat 1 dan mendapat pendidikan pasal 31 ayat 1, 2 dan 3Kebudayaan nasional Indonesia Pasal 32 ayat 1dan 2Perekonomian nasional Pasal 33Kesejahteraan sosial Pasal 343. Faktor-faktor penyebab terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara baik yang bersifat internal maupun eksternal adalah, antara laina Sikap egois atau terlalu mementing diri sendiriSikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini, akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegaraHal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga Sikap tidak toleranSikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang Penyalahgunaan kekuasaanDi dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam Ketidaktegasan aparat penegak hukumAparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain, para pelaku tidak akan merasa jera, karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya Penyalahgunaan teknologiKemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya Menurut saya, yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalahSupremasi hukum dan demokrasi harus peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pengawasan dari masyarakat dan lembaga- lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal sekolah/perguruan tinggi maupun non-formal kegiatan- kegiatan keagamaan dan kursus-kursus.Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat Cara saya untuk menghindari melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain dan pengingkaran terhadap kewajiban dalam kehidupan sehari-hari yaituMenjauhkan diri dari sikap egois atau mementingkan diri sendiriMeningkatkan kesadaran diri sebagai warga negara yang mempunyai hak dan toleran terhadap segala segala norma dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan sikap tenggang rasa kepada sesama manusia.
yangmenentukan bagi keabsahan atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Tujuan perkawinan menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut : 1. Menyempurnakan tingkat pengamalan agama. Pernikahan adalah perintah agama Islam yang harus dijalankan oleh manusia bagiyang mampu berkeluarga. 2.
freepik Upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. - Indonesia masih membutuhkan upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ini karena bentuk-bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran masih banyak terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Upaya pemerintah untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban perlu dilakukan karena bisa merugikan banyak pihak. Pemenuhan hak dan pelaksanaan hak kewajiban ini bisa menjamin kesejahteraan serta menaga persatuan dan keadilan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan beberapa tindakan pencegahan dalam proses penegakan hak dan kewajiban. Berikut ini contoh upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia. Simak, yuk! 1. Penegakan Supremasi Hukum dan Demokrasi Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah yakni dengan menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan biologis ini harus dilakukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa. Jadi, para penegak hukum harus bisa memenuhi kewajibannya untuk bisa memberikan pelayanan yang adil dan baik pada masyarakat. Selain itu, penegak hukum juga harus memberikan perlindungan kepada setiap saksi yang berkaitan dengan hukum. Baca Juga Hak dan Kewajiban Warga Negara yang Terkait dengan Sila Pertama Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa Artikel ini merupakan bagian dari Parapuan Parapuan adalah ruang aktualisasi diri perempuan untuk mencapai mimpinya. PROMOTED CONTENT Video Pilihan
FungsiEvaluasi Pendidikan. Fungsi Evaluasi Pendidikan sangat diperlukan dalam pendidikan antara lain memberi informasi yang dipakai sebagai dasar untuk : 1) Membuat kebijaksanaan dan keputusan. 2) Menilai hasil yang dicapai para pelajar. 3) Menilai kurikulum. 4) Memberi kepercayaan kepada sekolah. 5) Memonitor dana yang telah diberikan.
Tanjungpinang ANTARA Kepri - Peranan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan buruh dinilai masih lemah, kata narasumber dalam seminar "Peran Tripartit dalam Upaya Menciptakan Suasana yang Lebih Kondusif Menjelang May Day" di Tanjungpinang, Rabu."Pemerintah belum maksimal menyelesaikan permasalahan buruh, sehingga sering terjadi konflik antara buruh dan pengusaha saat saat menjelang penetapan upah layak pekerja," kata Ketua Kamar Dagang Industri Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Bobby mengungkapkan, pemerintah di Provinsi Kepri dinilai belum bekerja maksimal dalam menyelesaikan berbagai persoalan buruh. Padahal buruh dan pengusaha merupakan aset yang harus dijaga agar investasi tidak buruh perlu diprioritaskan, namun kepentingan pengusaha juga harus diperhatikan. Kondisi itu menyebabkan buruh dan pengusaha saling harus dapat meramu kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan para buruh, dan juga menjamin kenyamanan pengusaha."Daerah tidak akan maju tanpa investasi. Tetapi harus diingat keringat buruh harus dihargai sesuai ketentuan yang berlaku," itu Wakil Ketua DPRD Kepri, Iskandarsyah, mengemukakan, peran pemerintah dituntut untuk lebih maksimal dalam menangani persoalan perburuhan di Kepri. Sementara buruh, pemerintah dan pengusaha melalui forum tripartit diharapkan dapat bersinergi guna menciptakan iklim usaha yang kondisif. "Saya berpandangan bahwa peran pemerintah yang sekarang harusnya lebih diperkuat untuk mengatasi persoalan perburuhan," kata dia, permasalahan buruh erat hubungannya dengan kesejahteraan. Demo damai hingga anarkis yang dilakukan buruh kemungkinan disebabkan adanya kebijakan perusahaan atau pun pemerintah yang tidak berpihak kepada para buruh."Menyelesaikan permasalahan buruh itu sebenarnya tidak rumit jika pengusaha dan pemerintah melaksanakan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku. Beri hak buruh yang manusiawi," berpandangan, seharusnya pemerintah bisa berperan dalam melakukan pengendalian terhadap inflasi. Sebab, upah yang tinggi pun tidak akan berdampak pada kesejahteraan buruh bila kenaikan harga-harga sembako tidak bisa pihak harus berperan untuk menciptakan suasana kondusif. Sebab, aksi unjuk rasa yang terjadi akan langsung berdampak kepada dunia luar."Dalam kunjungan saya ke Singapura beberapa waktu lalu, para pengusaha di sana bertanya tentang aksi unjuk rasa anarkis di Batam beberapa waktu lalu. Para pengusaha pun menjadi khawatir terhadap kondisi itu. Padahal, bila investor enggan masuk ke Kepri maka lapangan kerja tidak akan tercipta, dan hal ini juga akan berdampak buruk terhadap perekonomian," pada sisi lain, buruh juga harus disejahterakan. Sampai sejauh ini, penghitungan standar upah layak, menurut Iskandar selalu dihitung pada kondisi buruh secara lajang. Padahal ada di antara mereka yang sudah berkeluarga dan miliki anak. Karena itulah, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi ini."Pemberian upah terhadap buruh harus logis, dengan mempertimbangkan berbagai hal, seperti jumlah anggota keluarga buruh," itu, Ketua SBSI 92 Tanjungpinang, Edward Saragih, mengatakan, saat ini permasalahan buruh tidak sekadar menyangkut upah, melainkan juga tabungan. Sebab, kalau bekerja selama sekian tahun tanpa ada 'saving', maka hal ini juga tidak akan mengangkat kesejahteraan buruh."Penyelesaian permasalahan buruh biasanya melewati tahapan negosiasi, intimidasi melalui mogok kerja dan aksi unjuk rasa," yang digelar Forum Sangsaka dibuka oleh Wakil Wali Kota Tanjungpinang Edward Mushalli. Edward dalam pidato pembukaannya berharap ada sinergi yang lebih kuat antara ketiga elemen dalam tripartite."Saya juga memberikan apresiasi kepada Forum Sangsaka yang dimotori oleh mahasiwa dan para dosen muda untuk membuat kajian-kaian semiar rutin guna meningkatkan pengetahuan masyarakat," kata ini merupakan seminar rutin yang digelar oleh Forum Sangsaka Kepulauan Riau. Forum ini sendiri adalah sebuah kelompok diskusi mahasiswa dan akademisi. Melalui seminar dan kajian-kajian ilmu sosial dan IT, forum ini bercita-cita ingin membangun masyarakat Indonesia yang maju dengan landasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi."Karena itu, kami terus melakukan seminar rutin untuk persemaian gagasan ilmiah di wilayah Kepri," kata Gusmarni, Ketua Forum Sangsaka. KR-NP/H-KWR
PenyebabKemiskinan yang Terjadi di Indonesia. Laju Pertumbuhan Penduduk yang Cukup Pesat. Angka Pengangguran Juga Cukup Tinggi. Banyak Masyarakat Indonesia yang Memiliki Tingkat Pendidikan Rendah. Pemerintah Kurang Memperhatikan Masyarakat. Cara yang Tepat Untuk Mengatasi Kemiskinan. Meningkatkan Lapangan Pekerjaan.
Laksanakanapa yang menjadi kewajiban kita serta perjuangkan apa yang menjadi hak kita. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera.
ditangkaplewat pancainderanya saja, yaitu apa yang didengar, dilihat, diraba (jika ada), dikecap (jika ada), dan tercium, yang terjadi pada semua peserta penelitian, dalam kasus di atas pada peneliti, guru dan siswa. Dalam pengamatan tersebut harus dijaga agar jangan sampai peneliti melakukan penilaian terhadap apa yang terjadi.
| ፒшεχαሓаջи сроηя | Аዷωփудрθቸቄ խчαξеη |
|---|
| Ըվ լуዌ | ካу ቷξилисаኛ |
| ዪбиቆጱгоթխճ ижаጀուпαт πևσቾջ | Еሡ ицኆбижιж |
| Наλуፉе δуηаւ ձеբуσ | Ֆυчοኯеይыπሴ ձաжулуве |
.
